Presiden / Wakilnya Periode Jabatan 1966 - 1998

H.M. Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998

Wakil Presiden

Periode Jabatan 1973 - 1978

Sri Sultan Hamengkubuwana IX. 

Periode Jabatan 1978 - 1983

H. Adam Malik

Awal mula

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar. Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara. 

Karier

Kariernya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Antara yang berkantor di JI. Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai Direktur diangkat Soegondo Djojopoespito, dan Adam Malik menjabat Redaktur merangkap Wakil Direktur. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Pada tahun 1934-1935, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 1940-1941 menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta. Pada 1945, menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta.

Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. 1945-1946 menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.

Karier Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Sovyet dan negara Polandia. Pada tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington D.C, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan Persetujuan Pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada bulan September 1962, ia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya,yaitu Kantor Berita Antara. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet yang bernama Kabinet Kerja sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, kariernya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di kabinet Dwikora II.

Karier murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua SMU PBB. Saat itu dia harus memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC di PBB yang hingga saat ni masih tetap berlaku. Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1978. Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Dr. Soebandrio. 

Sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan “semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan “semua bisa diatur” itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini “semua bisa di atur” dengan uang.
Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan. Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya adalah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998.

Adam Malik Batubara (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun) adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa Departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/1998.

Periode Jabatan 1983 -1988

Jend. TNI (Pur.) Umar Wirahadikusumah

Masa awal

Sebagai anak dari ayah Raden Rangga Wirahadikusumah, Wedana Ciawi dan ibunya Raden Ratnaningrum, putri Patih Demang Kartamenda di Bandung, Umar lahir di keluarga terpandang dan mengenyam pendidikan kolonial Belanda. Ia belajar di Europesche School (ELS) dan tamat tahun 1942. Umar kemudian melanjutkan sekolahnya di MULO sambil ikut pendidikan Seinendojo di Tangerang selama 8 bulan. Setamat itu, ia meneruskan pendidikan militernya ke pendidikan PETA di Bogor selama 6 bulan.

Pada masa penjajahan Jepang, Umar ikut aktif dalam kelompok militer yang kemudian berubah menjadi PETA, dengan menjabat komandan peleton di Tasikmalaya selama setahun, kemudian dipindahkan ke Pangandaran. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Umar bergabung dengan TKR, cikal bakal TNI, dengan menjadi komandan di Cicalengka, pada tanggal 1 September 1945.

Karier militer

Kodam VI/Siliwangi

Seusai perang kemerdekaan, Umar meniti kariernya di TNI Angkatan Darat dan lama ditempatkan di Kodam VI/Siliwangi (sekarang menjadi Komando Daerah Militer III/Siliwangi). Pangkatnya terus naik seiring dengan perannya yang meningkat dalam penumpasan berbagai pemberontakan pada masa pemerintahan Orde Lama, antara lain Peristiwa Madiun pada tahun 1948 dan PRRI. Pada saat AH Nasution menjadi Panglima Kodam VI/Siliwangi, Umar sempat menjadi ajudannya.

Kodam V/Jaya

Pada tahun 1959, ia dipindahkan ke Kodam V/Jaya sebagai Komandan Komando Militer Kota Besar (Dan KMKB) Jakarta Raya, dan akhirnya menjabat Panglima Kodam V/Jaya pada tahun 1961.

Gerakan 30 September

Pada saat pecahnya Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, sebagai Panglima Kodam V/Jaya, Umar bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah Jakarta. Ia melakukan patroli keamanan dan setelah mendapat laporan penculikan para jenderal dan melihat pasukan tak dikenal di depan Istana Merdeka, Umar melapor kepada Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto.
Umar mendukung keputusan Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan mendukung Soeharto dalam upayanya menumpas Gerakan 30 September. Siang hari, pada saat Presiden Soekarno memanggilnya ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Soeharto khawatir bahwa pemanggilan tersebut merupakan percobaan untuk membunuh Umar dan Soeharto melarang Umar untuk memenuhi panggilan tersebut.
Soeharto mulai mengendalikan situasi Jakarta, dan Umar berada dibelakangnya untuk mengkonsolidasi. Umar menetapkan jam malam antara jam 18.00 dan 06.00 dan mengontrol seluruh surat kabar di Jakarta.
Pada saat Gerakan 30 September mulai dinyatakan didalangi oleh PKI, Umar menyetujui pembentukan KAP-GESTAPU.

Orde Baru

Walapun ia bukan merupakan lingkaran dalam Soeharto, Umar mendapatkan kepercayaan penuh Soeharto atas dukungan dan jasanya dalam menumpas G30S. Seiring dengan melesatnya karier Soeharto, karier Umar pun melesat dengan cepat. Pada tahun 1965, Soeharto mengangkat Umar menjadi Panglima Kostrad, menggantikan dirinya. Pada tahun 1967, Umar diangkat menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat, dan pada tahun 1969, ia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Pada tahun 1973, ia meninggalkan militer aktif dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jabatan yang diembannya selama 10 tahun. Sebagai Ketua BPK, Umar bertanggung jawab untuk memastikan departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya menggunakan uang negara dengan benar. Pada saat itulah Umar sebagai Ketua BPK menyatakan bahwa tidak ada satu departemen pun yang bebas dari korupsi.

Wakil Presiden

Pada tahun 1983, Umar dipilih MPR menjadi Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1983. Pemilihan ini tidak diduga banyak orang, mengingat figur Umar yang walaupun terkenal dengan integritas yang tinggi, masih belum dipersepsikan satu kelas dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.
Sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Soeharto, Umar merupakan salah satu dari sedikit orang yang benar-benar berjuang untuk memerangi korupsi. Seorang yang religius, Umar berharap agama dapat menjadi faktor bertobatnya koruptor. Umar juga terkenal dengan inspeksi mendadak ke kota-kota dan desa-desa di daerah, untuk memantau kebijakan pemerintah pada tingkat pelaksanaan dan efek-efeknya pada rakyat.
Masa jabatan Umar berakhir pada Maret 1988 dimana ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak kalangan yang kecewa ia tidak menjabat Wakil Presiden untuk masa jabatan selanjutnya. Reputasi baiknya pada saat itu menggugah Sudharmono untuk benar-benar memastikan bahwa Umar tidak bersedia untuk menjabat Wakil Presiden, sebelum ia sendiri bersedia untuk menggantikan Umar.

Wafat

Umar Wirahadikusumah mengembuskan napas terakhir, sekitar pukul 07.53 WIB, Jumat 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sempat mendapat perawatan intensif selama dua pekan.
Umar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat petang pukul 16.00, dengan upacara militer yang dipimpin mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan komandan upacara Kolonel Tisna Komara (Asisten Intelijen Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat/Kostrad).
Ia menderita penyakit jantung selama tiga belastahun dan telah menjalani operasi by pass jantung tahun 1989 di Herz Und Diabetes Zentrum di Badoeyhausen, Jerman. Setelah operasi jantung tersebut, kesehatan almarhum cukup baik, bahkan tetap bisa berolahraga golf. Namun sejak September 2002, jantung mantan Pangdam V Jakarta Raya (1960-1966) ini kembali mengalami gangguan dan harus menjalani perawatan lagi di Jerman.
Sepulang dari perawatan di Jerman, ia terus menjalani home care karena daya pompa jantungnya telah sangat melemah dan adanya bendungan pada paru sehingga mengakibatkan sesak napas. Sejak 5 Maret 2003, ia dirawat di paviliun Kartika RSPAD, sejak 8 Maret 2003, mendapat perawatan di ruang ICU, hingga akhirnya wafat.

Keluarga

Umar wafat pada usia 79 tahun dan meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dan dua orang anak, Rina Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu.

Penghargaan

1.    Bintang Dharma,
2.    Bintang Gerilya
3.    Bintang Kartika Eka Paksi I-II-III
4.    Bintang Jalasena Klas I-II
5.    Bintang Bhayangkara I-II
6.    Satyalancana Kesetiaan 24 (XXIV) tahun Perang Kemerdekaan I-II
7.    Satyalancana G.O.M I-II-V
8.    Sapta Marga
9.    Satyalancana Wira Dharma
10.    Satyalancana Penegak
11.    Satyalancana Dwija Sistha
12.    Das Gross Vergenst Kreus Jerman,
13.    Legion of Merit - Amerika Serikat
14.    Orde van Oranye Nassau - Nederland (Belanda)
15.    Panglima Setia Mahkota - Malaysia
16.    Bintang Keamanan no 1 - Korea Selatan

Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah (lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924 – meninggal di Jakarta, 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia keempat, yakni pada masa bakti 1983—1988. 

Periode Jabatan 1988 - 1993

Letjen TNI (Pur.) Soedharmono, S.H

Pak Dar, panggilan akrabnya, terpilih menjadi Wapres setelah berhasil memimpin DPP Golkar dengan kemenangan mutlak pada Pemilu 1987. Pria bertubuh ceking dan enerjik ini, masih tampak bugar pada usia tuanya. Lulusan Akademi Hukum Militer (1956) kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927, masih aktif mengorganisir kegiatan yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto. Sejak muda, di tengah kesibukannya, dia gemar berolahraga, telah menjadi salah satu penyebab kebugarannya.

Pada periodenya sebagai Wapres, dia membentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu dia memulai kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap Propinsi, serta ke Departemen, Kantor Negara dan Lembaga Departemen Non Pemerintah. Pada periode ini juga Rapat Koordinasi Pengawasan diselenggarakan setiap tahun.

Saat pemilihan Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR Maret 1988, sempat terjadi ketegangan antara yang menjagokan Sudharmono dan Try Sutrisno. Sudharmono yang saat itu menjabat Mensesneg merangkap Ketua Umum DPP Golkar dijagokan Golongan Karya unsur sipil (jalur G) dan birokarasi (jalur B). Sementara Jenderal TNI Try yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab), dijagokan Golongan Karya unsur militer (jalur A) yang dimotori Menkopolkam LB Moerdani.

Masing-masing, punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya, Sudharmono malah dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, tuduhan itu ditepis. Presiden Soeharto akhirnya menunjuk Sudharmono untuk dipilih MPR jadi wakil presiden. Saat itu, orang-orang yang dianggap "tak bersih lingkungan" di instansi pemerintahan diberhentikan. Ibarat epidemi, orang-orang media pun tak luput dari serangan. Harmoko, menteri penerangan ketika itu, gencar mengampanyekan "bersih diri" dan "bersih lingkungan." Pernyataan resminya dikutip koran-koran, "Ada PKI dalam tubuh pers kita." Momok komunisme terus dihidupkan.

Terpilihnya Sudharmono jadi Wakil Presiden tak terlepas dari keberhasilannya memimpin DPP Golongan Karya. Pada periode kepemimpinannya, Golkar makin mendominasi (mayoritas mutlak) politik Indonesia dengan meraih suara 72 persen pada Pemilu 1997.Sudharmono terpilih menjadi ketua Umum DPP Golkar periode 1983-1988 pada Musyawarah Nasional III Golongan Karya (Golkar), Oktober 1983. Dia menggantikan Amir Moertono.

Tak salah bila disebut bahwa dia orang kepercayaan Pak Harto. Sangat lama dia mendampingi Presiden Soeharto. Jabatan sekretaris negara, yang kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, dipercayakan padanya sejak 1970 hingga tahun 1988, sampai menjadi Wakil Presiden. Dia benar-benar bangkit sejak kebangkitan Orde Baru. Tuduhan keterlibatannya dalam organisasi PKI, dinilai beberapa pihak tak beralasan. Sebab, konon pada 12 Maret 1966, sehari setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1988, bahwa Sudharmono yang ketika itu mengetuai Tim Operasionil Pusat Gabungan-V Komando Operasi Tertinggi (Koti) bahkan memerintahkan pengetikan naskah yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang.

Sebagai militer, suami dari Emma Norma dan ayah tiga anak, ini memulai kiprahnya sejak zaman Perang Kemerdekaan, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia bergabung dengan Divisi Ronggolawe berpangkat kapten. Seusai perang, Pak Dhar menimba ilmu di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Setelah itu, dia sempat bertugas sebagai jaksa tentara. 
Bersama Pak Harto Sampai Akhir Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH, Wakil Presiden Kabinet Pembangunan V (11 Maret 1988-11 Maret 1993), meninggal dunia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Kuningan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2006 pukul 19.40. Tokoh kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 yang menjabat Menteri Sekretaris Negara tiga kali berturut-turut (1978-1988), itu meninggal akibat infeksi paru dan komplikasi penyakit lain.

Dia menderita infeksi paru, disusul sejumlah komplikasi. Sebelumnya jenderal pekerja keras itu beberapa lama dirawat di Singapura. Setahun sebelumnya juga menjalani perawatan di Jepang. Saat itu, almarhum dinyatakan mengalami gejala parkinson.

Saat-saat terakhir di unit perawatan intensif RS MMC, Ny Emma Norma Sudharmono, dengan kursi roda, bersama seluruh anggota keluarga menungguinya. Kemudian jenazah disemayamkan di kediaman Jalan Senopati 44B. Sejumlah tokoh datang melayat, di antaranya mantan Persiden Soeharto.

Menurut Zaenal Abidin, sekretaris pribadi Pak Dhar, keluarga menghendaki almarhum dimakamkan sebelum (shalat) dzuhur atau sekitar pukul 10.00, Kamis 26 Januari 2006. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman.

Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudharmono selalu setia bekerja bersama Pak Harto. Dia dipercaya mengordinir tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora.